Dewi dan Marni hanya dua dari 11 juta peserta BPJS PBI yang akses layanan kesehatannya dinonaktifkan mendadak pada awal Februari lalu.
Pemerintah mengklaim pemutusan mendadak akses BPJS PBI disebabkan akibat pembaruan data status ekonomi masyarakat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sejak 2025, pemerintah tak lagi menggunakan DTKS yang dikelola Kementerian Sosial. Akibatnya, lebih dari 90 juta data penduduk miskin harus dipadankan ke DTSEN yang saat ini berada di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS).
DTSEN menggunakan parameter desil sebagai pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk yang digunakan dalam pendataan sosial. Data masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok, dari yang paling miskin hingga paling mampu.
Desil 1–2 dikategorikan sebagai kelompok paling miskin dan statusnya sebagai prioritas bantuan. Desil 3–5 adalah kategori kelompok menengah ke bawah. Untuk masyarakat yang masuk desil 6–10, maka mereka tidak mendapat prioritas bantuan.
Dengan diterapkannya desil, ada perubahan penilaian tingkat kesejahteraan yang bisa memengaruhi kelayakan seseorang untuk menerima bantuan, karena itu, akses BPJS warga yang dianggap tidak masuk kategori PBI (Desil 1–5) dinonaktifkan.
Masalahnya, saat proses pembaruan data, pemerintah tak memasukkan kerentanan medis—khususnya penyakit kronis—sebagai syarat utama dalam penentuan PBI. Yang terjadi, data dimutakhirkan secara serampangan. Pasien dengan kondisi kronis seperti Dewi dan Marni jadi korbannya.
Sumber: https://projectmultatuli.org/negara-mempersiapkan-kematian-buat-saya-cerita-pasien-gagal-ginjal-dan-talasemia-diputus-akses-bpjs/
#indonesia