Pada tahun 2013 saya masih duduk di bangku kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Masih pada tahun yang sama, Kurikulum baru diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang berganti menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) dengan Anies Baswedan yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Kurikulum yang kelak kita kenal sebagai Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini waktu itu direncanakan akan menggantikan kurikulum yang sebelumnya berlaku, yakni Kurikulum 2006 alias Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah berlaku selama 6 tahun.
Penerapan Kurikulum 2013 waktu itu bukan tanpa kontroversi. Saking banyaknya pro-kontra yang ditimbulkan, Kompas dalam salah satu artikelnya menyebut Kurikulum 2013 seperti lahir untuk menuai kontroversi.1 Tidak sedikit yang menyoroti perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu terburu-buru sehingga kurangnya kesiapan guru dan sekolah. Namun, yang menurut saya ironis adalah saat di tengah-tengah masa transisi, ketika sekolah, guru, dan siswa mencoba beradaptasi dengan sistem kurikulum yang sangatlah berbeda dengan Kurikulum 2006, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Anies Baswedan tiba-tiba mengumumkan bahwa penerapan Kurikulum 2013 ditunda untuk sementara dan kurikulum yang sejatinya akan digantikan oleh Kurikulum 2013 itu kembali diberlakukan. Penundaan Kurikulum 2013 ini terjadi tepat di tengah-tengah semester.2 Kebijakan yang sangat mendadak tersebut tentunya membuat repo tidak hanya guru, melainkan sekolah, peserta didik, dan orangtua peserta didik menjadi. Perbedaan yang besar antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum pendahulunya yaitu Kurikulum 2006, membuat penundaan pergantian kurikulum menjadi PR yang besar. Sekolah harus merombak sistem penilaian, guru harus menyesuaikan kembali rencana mengajar dan cara mengajar, peserta didik harus kembali melakukan penyesuaian, dan orangtua peserta didik harus membeli lagi buku pelajaran.
Baca selengkapnya.